Grab Dan Uber Kini Telah Berbadan Hukum

Polemik transportasi berbasis aplikasi online yang selama ini dipermasalahkan telah berakhir, karena Pengajuan badan hukum koperasi oleh Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PRRI) yang terafiliasi dengan transportasi berbasis aplikasi online, termasuk Grabcar dan Uber akhirnya dikabulkan.

Dengan berbadan hukum koperasi maka setiap sopir yang berbasis aplikasi online mempunyai payung hukum dan bisa melakukan uji KIR di koperasi tempat bernaung.

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengutarakan "Dengan adanya badan hukum tersebut, saya harapkan polemik seputar angkutan darat beraplikasi teknologi dapat segera diakhiri".

Di samping itu, kata Puspayoga, dengan berkoperasi maka para anggota koperasi PRRI sudah bisa menikmati berbagai kemudahan dari pemerintah, di antaranya fasilitas akses kredit usaha rakyat (KUR) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM dengan suku bunga rendah.

"Kredit itu bisa untuk uang muka mobil, misalnya. Kredit Rp25 juta tidak perlu memakai agunan yang bisa dinikmati oleh anggota koperasi," tuturnya.